BIP menjadi simbol penutup period intelijen perjuangan dan membuka era baru, dikenal sebagai period intelijen pembangunan.

Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount person.

Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.

This article will briefly retrace the background of Indonesia’s strategic intelligence dynamics considering that its inception and supply an Investigation of the present position of political democratization on the whole and intelligence reform particularly soon after 1998.

The short article will respond to issues more than the backflow of democracy While using the comprehensive control of the president above BIN. The views expressed Here's purely own and they are not connected to the views or attitudes of any govt businesses.[4]

Lembaga intelijen sendiri justru dianggap terlibat mengambil bagian dari agenda “politisasi vaksin.” Beberapa waktu lalu BIN bersama mantan Kemenkes Terawan memaksa agar vaksin nusantara segera mendapatkan pengakuan dari BPOM. Dengan label “karya anak bangsa” banyak pihak (termasuk BIN) memaksa BPOM untuk melakukan uji lebih lanjut.

The government does not have the proper to interfere with The interior self-governance of the CSO. The Legislation on Foundations, nevertheless, stipulates the organizational construction of a Basis have to include three organs: the Governing Board (

Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.

Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inside, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.

Konflik yang terjadi di Poso adalah karena konflik antar elit politik yang mana para elit politik daerah memanfaatkan agama sebagai tameng dan kendaraan politik yang bertujuan mengamankan dan mencapai kepentingan politik dan ekonomi di wilayah Poso dengan cara memobilisasi mssa melalui hasutan isu agama dan etnis.[5]

Unofficial tallies of intelijen indonesia an incredible number of ballots from across Indonesia have indicated that Protection Minister Prabowo Subianto, a former typical accused of previous human legal rights violations, has won a lot more than fifty five% in the vote during the presidential election on February 14, 2024. Previous to the election, human rights industry experts condemned the choice by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (often known as Jokowi), to award the rank of honorary 4-star basic to Prabowo.

The citizens of Wadas Village held a tranquil demonstration to dam the highway when the government planned to carry out a ‘socialisation’ with the andesite mining project in Wadas Village, Purworejo, Central Java for the government’s Bener Dam task. A group of moms sat in rows blocking the roads, reciting prayers and shalawat